√ Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Latar Belakang, Alasan dan Dampaknya

Posted on

Rangkuman Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959  Dan Sejarahnya – Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945.

Baca Juga : Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, namun pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sedangkan di kalangan masyarakat pendapat untuk kembali kepada UUD 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal tersebut, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945.

Pada 30 Mei 1959, Konstituante melakukan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Walupun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar bisa mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1-2 Juni 1959. Dari pemungutan suara tersebutm Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Setelah konstituante gagal menetapkan undang-undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di istana merdeka pada tanggal 5 Juli 1959, pukul 17.00.

Pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar yang lama. Pada 9 Juli 1959 diumumkan suatu “Kabinet Kerja” dengan Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri utama dan pada bulan Juli itu juga lembaga demokrasi terpimpin diumumkan, Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuk dewan Pertimbangan Agung.

Baca Juga : Sejarah G30S/PKI

Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden

Sistem demokrasi liberal yang dianut Indonesia memiliki akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan seperti konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik. Hal tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Berikut isi Konsepsi Presiden, diantaranya:

Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik.
Segera dibentuk Dewan Nasional.

Dari pemilu tahun 1955 terbentuk dewan konstituante. Konstituante bertugas menyusun UUD yang baru. Anggota Konstituante terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan isi UUD. Dalam sidang sering terjadi perbedaan pendapat. Setiap wakil partai memaksakan pendapatnya dan akibatnya gagal menghasilkan UUD. Hal tersebut mendorong presiden menganjurkan konstituante untuk kembali ke UUD 1945. Untuk mewujudkan anjuran tersebut maka diadakan pemungutan suara hingga tiga kali. Namun hasilnya belum mencapai batas quorum, 2/3 suara. Akibatnya Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan dan untuk mengatasi masalah tersebut pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Ada 3 (tiga) isi dekrit presiden, antara lain:

  1. Pembubaran Konstituante;
  2. Berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
  3. Akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kasad (kepala staf Angkatan Darat) memerintahkan segenap personil TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. Dalam sidang 22 Juli 1959, DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada UUD 1945.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan positif dari seluruh lapisan masyarakat yang sudah jenuh melihat ketidakpastian nasional yang mengakibatkan tertundanya upaya pembangunan nasional. Dukungan spontan tersebut menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas politik dan ekonomi.

Sejak pemerintah Republik Indonesia menetapkan dekrit presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki babak baru dengan berlakunya kembali UUD 1945 dalam demokrasi terpimpin.

Baca Juga : Pemberontakan DI/TII

Bunyi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Secara Lengkap

Kegagalan Badan Konstituante menetapkan UUD baru pengganti UUDS 1950 dan desakan kembali ke UUD 1945 juga deretan peristiwa politik yang terjadi maka untuk menyelamatkan negara, pada hari Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Isi dekret presiden 5 Juli 1959 :

ISI DEKRIT PRESIDEN 1959

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;
Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

Baca Juga : Provinsi di Indonesia

Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah dekrit presiden dikeluarkannya pada tangal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, diantaranya yaitu:

  • Pembentukan kabinet kerja. Dengan programnya yang disebut Tri Program yang isinya:
    a. Melengkapi sandang pangan rakyat
    b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara
    c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat
  • Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959
  • Pembentukan MPRS dan DPAS. Tgas MPRS adalah menetapkan GBHN dan tugas DPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.
  • MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan sebagai lembaga tinggi negara.
  • Pembentukan DPR-GR. Pada tahun 1960, presiden soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan anggaran belanja negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 juni 1960, presiden soekarno membentuk DPR-DR (DPR Gotong Royong)
  • Pembentukan dewan perancang nasional (depernas) dan front nasional. Depernas bertugas merancang pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front nasional bertugas mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam penggayangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB)
  • Penetapan gbhn, manifesto politik merupakan sebutan pidato presiden soekarno dalam peringatan hari kemerdekaan republik indonesia tanggal 17 agustus 1959

Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tujuan utama dekrit presiden 5 Juli 1959, diantaranya yaitu:

  • Membubarkan konstituante
  • Berlakunya UUD 1945 menggantikan 1950
  • Membentuk MPRS dan DPAS
  • Masyarakat memasuki babak baru dalam berlakunya UUD 1945
  • Membantu menangani perekonomian yang kurang stabil

Alasan Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 yaitu:

  • Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar membawa Indonesia ke jurang kehancuran karena Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap.
  • Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
  • Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
  • Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat.
  • Partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.
  • UUD sebagai pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
  • Terjadinya pemberontakan dalam negeri yang semakin parah yang bahkan menjurus pada gerakan sparatisme.

Baca Juga : Sejarah Perang Aceh

Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dampak lahirnya dekrit presiden diantaranya yaitu:

  • Terbentuknya lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, seperti MPRS dan DPAS
  • Bangsa Indonesia terhindar dari konflik berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan.
  • Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam pencaturan politik di Indonesia.
  • Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin.
  • Memberikan kekuasaan besar kepada presiden, MPR dan lembaga tinggi negara lainnya.

Dampak diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, diantaranya:

  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan.
  • Memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara yaitu UUD 1945.
  • Merintis pembentukan lembaga tertingg negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi
  • Parlemen tertunda pembentukannya.

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, diantaranya yaitu:

  • Nyatanya UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan kosong belaka.
  • Memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR dan lembaga tinggi negara.
  • Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik.
  • Sejak dikeluarkanya dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal tersebut semakin terlihat pada masa Orde Baru dan terasa hingga sekarang.

Baca Juga : Kerajaan Samudera Pasai

Demikian artikel tentang dekrit presiden 5 juli 1959. Semoga bermanfaat