√ Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) [Lengkap]

Posted on

Pendudukan Jepang di Indonesia – Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, setelah sebagian wilayah Belanda berhasil dikuasi Jerman pada saat perang dunia II.

Bagaimana kronologi awal pendudukan Jepang di Indonesia? Bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia? Bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang?

Baca Juga : Organisasi Bentukan Jepang Di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai tanggal 9 Maret 1942 dan merupakan rangkaian politik imperialisme di Asia Tenggara dan menyebabkan kemajuan industri di Jepang maju sangat pesat dan membuat strategi ekspansi untuk mencari bahan mentah sumber pangan dan pemasaran baru.

Konstalisasi negara Jepang didorong oleh menguatnya ambisi militerime Jepang yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Imperialisme Jepang memiliki hubungan yang sangat erat dokumen Tanaka di dalam kerangka politik makro. Dokumen Tanaka merupakan dokumen tentang rencana ekspansionisme negara Jepang.

Invansi ke Nusantara adalah salah satu bagian politik ekspansionisme Jepang di Asia Tenggara. Jepang bercita-cita untuk membangun kawasan makmur di bawah naungannya bersama dengan Asia Timur Raya dan direalisasikan dengan cara mencetuskan perang Asia Timur Raya.

Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia

Jepang merupakan negara paling maju di Asia bahkan banyak memberi bantuan kepada Indonesia. Di dalam perang dunia ke II (1939-1945), Jepang sangat ingin membangun imperium di Asia, dengan tujuan untuk menguasai benua tersebut, Jepang beranggapan bahwa Amerika Serikat adalah penghalang utamanya.

Sehingga sebelum Jepang menyerang Asia, pada Desember 1941 Jepang melumpuhkan armada pasukan Amerika Serikat di samudra pasifik. Pangkalan armada Amerika Serikat di pulau Hawaii, tepatnya di Pearl Harbour dengan tiba-tiba di serang oleh Jepang. Dengan melakukan hal tersebut, Jepang telah membuka jalan untuk menduduki benua Asia, terutama Asia timur dan Asia tenggara termasuk Indonesia.

Setelah sekitar 5 jam penyerangan di pearl Harbour, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborg Stachouwer menyatakan perang kepada Jepang.

Jepang menyerang markas-markas Belanda yang berada di Tarakan, Sumatra, dan Jawa. Pada tanggal 18 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat yang diwakilkan oleh panglima angkatan perang Hindia Belanda yaitu Letnan Jenderal ter poorten atas nama angkatan perang sekutu di Indonesia kepada angkatan perang Jepang di bawah pimpinan letnan Jenderal Imamura, maka saat itu berakhirlah pemerintahan hindia belanda di Indonesia dan dengan resmi dimulai pendudukan Jepang di nusantara.

Kedatangan Jepang ke Indonesia

Pada tahun 1936, Sutarjo Kartohadikusumo yang merupakan ketua Persatuan Pegawai Bestuur (Pamong Praja) Bumi Putera, mengajukan surat permohonan pada pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Petisi Sutarjo. Isi petisi Sutarjo adalah meminta diadakannya konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia meski masih dalam lingkungan kekuasaan Belanda. Pelaksanaan pemerintahan dijalankan dalam waktu 10 tahun atau sesuai dengan hasil konferensi.

Kemudian pada tahun berikutnya, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merumuskan usulan dalam slogan Indonesia Berparlemen. Kedua usulan tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Belanda.

Baca Juga : Latar Belakang Perang Dunia 1

Pada Agustus 1940, sebagian wilayah negara Belanda sudah dikuasai Jerman dalam Perang Dunia II. Sebagai jajahan Belanda, Indonesia dinyatakan berada dalam keadaan perang. Pada saat itu, GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia menggunakan hukum tata negara dalam masa genting (Nood Staatsrecht).

Isi resolusi GAPI tersebut adalah mengubah Volksraad menjadi parlemen sejati yang anggotanya dipilih dari rakyat dan mengubah fungsi para kepala departemen menjadi menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Resolusi tersebut dikirimkan ke Gubernur Jenderal, Ratu Wilhelmina, dan Kabinet Belanda yang saat itu berada di London.

Akhirnya pemerintah Belanda berjanji akan membentuk komisi yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan tentang perubahan ketatanegaraan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Pada 14 September 1940, dibentuk Commissie tot Berstudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen (Komisi untuk Menyelidiki dan Mempelajari Perubahan-Perubahan Ketatanegaraan). Komisi tersebut dikenal dengan nama Komisi Visman dan diketuai oleh Dr. F.H. Visman.

Pembentukan komisi tersebut tidak mendapat sambutan dari para anggota Volksraad, bahkan anggota GAPI terang-terangan menyatakan tidak setuju. Ketidaksetujuan di kalangan kaum pergerakan karena berdasarkan pengalaman jika komisi-komisi yang dibentuk Belanda (seperti komisi sejenis pada tahun 1918) tidak akan memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Pada saat yang bersamaan, Jepang telah menduduki wilayah beberapa negara di Asia Tenggara dan kedudukan Belanda di Indonesia juga terancam. Dengan propoganda 3A, kedudukan Jepang di Asia semakin kuat.

Sedangkan, tindakan pemerintah kolonial Belanda yang keras kepala semakin meyakinkan kaum pergerakan nasional bahwa selama Belanda berkuasa, bangsa Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Akibatnya, kampanye Jepang yang mengumandangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia mendapat simpati yang besar dari rakyat Indonesia.

Untuk menguasai Indonesia, Jepang menyerang markas-markas Belanda yang berada di Tarakan, Sumatra, dan Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat pada pimpinan tentara Jepang, yaitu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.

Penyerahan kekuasaan tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa Barat. Isi persetujuan kalijati adalah penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Artinya, bangsa Indonesia memasuki periode penjajahan yang baru.

Walaupun sama seperti Belanda, tujuan jepang adalah untuk menjajah, Jepang diterima dan disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Alasan yang melatarbelakangi perbedaan respon bangsa indonesia kepada jepang diantaranya:

  • Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, tapi bertujuan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan.
  • Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia).
  • Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud membebaskan rakyat Indonesia.
  • Adanya semboyan Hakoo Ichiu, yaitu dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran.

Baca Juga : Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia

Para pemimpin pergerakan juga mau bekerja sama dengan Jepang, contohnya seperti Moh. Hatta dan Ir. Soekarno. Meski keduanya terkenal sebagai tokoh nonkooperatif yang gigih, tapi mau bekerja sama dengan Jepang. Seperti diungkapkan dalam biografi Soekarno yang ditulis Cindi Adams, bahwa saat itu Jepang sedang dalam keadaan kuat, sedangkan Indonesia sedang dalam keadaan lemah. Untuk itu, Indonesia membutuhkan bantuan Jepang agar dapat mencapai cita-cita yaitu untuk merdeka.

Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia

Masa pendudukan Jepang di Indonesia di mulai pada tahun 1942 dan berakhir pada pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia oleh presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pada bulan Mei 1940, sebagai wilayah Belanda diduduki oleh Nazi Jerman, awal mula Perang Dunia ke II. Keadaan siaga di umumkan oleh Hindia-Belanda dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris.

Pada bulan Juni 1941, Belanda memulai negosiasi dengan Jepang dengan tujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar untuk penerbangan kegagalan. Penaklukan Asia Tenggara oleh Jepang di mulai pada Desember tahun 1941.

Faksi Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda terjadi pada bulan yang sama. Jepang mengalahkan pasukan Belanda yang terakhir pada Maret 1942.

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dulu bervariasi karena orang pribumi tergantung pada seseorang hidup dari status sosial orang tersebut. Mereka mengalami perbudakan seksual yang terlibat, penyiksaan, sewenang-wenang dan kejahatan perang lainnya bagi yang tinggal di daerah yang di anggap penting di dalam pertempuran. Campuran dari Indonesia dan Belanda merupakan target dalam pendudukan Jepang.

Untuk persiapkan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsi JUNBI Chosa-kai) dalam bahasa Jepang. BPUPKI bertugas untuk membentuk persiapan pra-kemerdekaan dan membuat suatu dasar negara dan di gantikan oleh PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan.

Sifat Pendudukan Jepang Di Indonesia

Berikut ini beberapa karakteristik pendudukan Jepang di Indonesia diantaranya yaitu:

Dilakukan Dengan Memikat Hati Bangsa Indonesia
Pada dasarnya cara Jepang ialah dengan memperdengarkan lagu kebangsaan kita, mulai dari Radio Tokyo secara terus-menerus dimana dengan disertai pidato para pahlawan bangsa yang membuat rakyat Indonesia meyakini jika Jepang ingin membantu serta membawa Indonesia merdeka dari jajahannya.

Baca Juga : Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan Membawa Semboyan 3G
Semboyan 3G Gold, Glory, serta Gospel. Jepang mengatakan jika mereka merupakan saudara tua Indonesia yang datang untuk membawa Indonesia untuk merdeka.

Melakukan Propaganda
Jepang mengumumkan kepada masyarakat Indonesia mengenai 3A, dimana untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia bahwa Jepang ialah negara yang kuat serta mampu membantu Indonesia

Pada saat itu, banyak terjadi rayuan, propaganda juga tipu muslihat. Sebagai contoh banyak pahlawan Indonesia yang dibebaskan dari pengasingan dan juga penggunaan bahasa Indonesia yang diperbolehkan, padahal dibaliknya semua itu, Jepang hanya demi mendapatkan hati bangsa Indonesia saja .

Bisa disimpulkan bahwa Jepang memiliki karakteristik penjajahan dengan cara propaganda serta tipu muslihat. Dengan begitu, seolah-olah Indonesia merasa diuntungkan dengan kehadiran Jepang dimana dinilai bisa membawa bangsa Indonesia kepada kemerdekaan yang lebih dekat lagi.

Lebih singkatnya, sifat kependudukan jepang sangat kejam bagi bangsa Indonesia. Meski mendapatkan tindasan yang luar biasa dari bangsa Jepang, tapi Indonesia bisa merdeka dan mengambil hal-hal positif dimana di lakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia seperti adanya kerja paksa romusha yang mengajarkan bangsa Indonesia untuk berkerja keras, Indonesia diajarkan cara baris berbaris, bagaimana cara memegang senjata dengan baik juga cara bertempur.

Sistem Stratifikasi Sosial pada Zaman Industri Modern

Dibanding dengan indistrialisasi di era kolonial Belanda industri modern tentu saja berdampak lebih jauh dan lebih luas. Di dalam struktur kerja dan angkatan kerja ada pergeseran di daerah perkotaan. Selain itu, pergeseran juga di alami oleh buruh, gender merupakan hal yang terutama. Pada zaman dahulu kala tenaga kerja laki-laki memonopoli tapi sekarang perempuan juga sudah bisa berperan dalam segala bidang pekerjaan.

Aspek ekonomi sekarang sudah tidak di tentukan oleh hanya kelas sosial saja, tapi juga aspek yang lainnya juga, contohnnya seperti faktor profesionalisme seseorang dan kelangkaan. Hal ini di sebabkan oleh masyarakat industri adalah Kreativitas yang menghargai bisa menambahkan poin di dalam pekerjaan mereka.

Masyarakat industri akan sangat menghargai orang-orang yang berpendidikan tinggi dan orang yang lebih rendah sebaiknnya di tempatkan pada strata yang lebih rendah.

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah, diantaranya yaitu:

  • Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Keduapuluhlima), wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.
  • Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenambelas), wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.
  • Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar.

Baca Juga : Sejarah Perang Aceh

Sifat pemerintahan pendudukan militer di Jawa hanya sementara, sesuai dengan Osamu Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Keenambelas. Undang-undang tersebut menjadi pokok dari peraturan ketatanegaraan pada masa pendudukan Jepang. Jabatan gubernur jenderal di zaman Hindia Belanda dihapuskan. Segala kekuasaan yang dahulu dipegang gubernur jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara Jepang di Jawa.

Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan aparat pemerintah sipil yang lama dan juga para pegawainya. Hal tersebut bertujuan agar pemerintahan dapat terus berjalan dan kekacauan bisa dicegah. Sedangkan, pimpinan pusat tetap dipegang tentara Jepang.

Susunan pemerintahan militer Jepang, yaitu:

  • Gunshireikan (panglima tentara), lalu disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi), merupakan pucuk.
  • Gunseikan (kepala pemerintahan militer), dirangkap oleh kepala staf.

Gunshireikan bertugas menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan. Peraturan itu disebut Osamu Kanrei. Peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam Kan Po (berita pemerintahan), yaitu sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh Gunseikanbu. Gunseikanbu adalah staf pemerintahan militer pusat yang terdiri dari lima bu (departemen): Sumabu (Departemen Urusan Umum), Zaimubu (Departemen Keuangan), Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan), Kotsubu (Departemen Lalu Lintas) dan Shihobu (Departemen Kehakiman).

Koordinator pemerintahan militer setempat disebut gunseibu. Pusat-pusat koordinator militer ini berada di Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur). Selain itu, dibentuk dua daerah istimewa (koci), yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

Untuk setiap gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer setempat yang bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan, menanamkan kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat. Selain iyu, mereka juga diberi wewenang untuk memecat para pegawai yang berkebangsaan Belanda. Namun, usaha untuk membentuk pemerintahan setempat ternyata tidak berjalan lancar.

Jepang masih sangat kekurangan tenaga pemerintah. Jepang telah berusaha mengirimkan tenaga yang dibutuhkan, tapi tidak sampai ke tujuan karena kapal yang mengangkut tenaga-tenaga pemerintahan tersebut tenggelam setelah terkena serangan torpedo sekutu.

Akhirnya, Jepang terpaksa mengangkat pegawai-pegawai dari bangsa Indonesia asli. Hal ini memberi keuntungan bagi pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.

Menurut Undang-Undang No. 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah, seluruh Pulau Jawa dan Madura (kecuali Surakarta dan Yogyakarta) dibagi atas enam wilayah pemerintahan.

  • Syu (karesidenan), dipimpin oleh seorang syuco.
  • Syi (kotapraja), dipimpin oleh seorang syico.
  • Ken (kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco.
  • Gun (kawedanan atau distrik), dipimpin oleh seorang gunco.
  • Son (kecamatan), dipimpin oleh seorang sonco.
  • Ku (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco.

Baca Juga : Sejarah G30S/PKI

Dalam menjalankan pemerintahan, syucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Pemusyawaratan Cokan) yang terdiri dari tiga bu (bagian), yaitu Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Keizaibu (bagian ekonomi) dan Keisatsubu (bagian kepolisian).

Pada bulan September 1942, para syucokan secara resmi dilantik oleh gunseikan. Pelantikan ini menjadi awal dari pelaksanaan organisasi pemerintahan daerah dan menyingkirkan pegawai-pegawai Indonesia yang pernah menduduki kedudukan tinggi pada masa pemerintahan sementara.

Pemerintahan militer di Sumatra yang berada di bawah Panglima Tentara Ke-25 membentuk sepuluh karesidenan (syu) yang terdiri dari bungsyu (subkaresidenan), gun, dan son. Kesepuluh syu tersebut adalah Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka Bilitan (Belitung). Jabatan syucokan dipegang oleh orang Jepang.

Selain pemerintahan militer (gunsei) angkatan darat, Armada Selatan Kedua juga membentuk suatu pemerintahan yang disebut Minseibu. Pemerintahan ini ada di tiga tempat, yaitu Kalimantan, Sulawesi dan Seram. Daerah bawahannya meliputi syu, ken, bunken (subkabupaten), gun, dan son.

Seperti di Pulau Jawa dan Sumatra, tidak lama setelah pendaratan tentara Jepang, orang-orang Indonesia mendapatkan jabatan tinggi. Akan tetapi, setelah bulan Agustus 1942, jabatan yang disediakan untuk orang Indonesia hanya terbatas sampai gunco dan sanco, sedangkan jabatan wali kota untuk Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Pontianak dipegang oleh orang Jepang.

Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan yang intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur.

Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya. Sedangkan dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan seperti:

  • Sistem autarki, yaitu rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang.
  • Sistem tonarigumi, yaitu dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.
  • Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan.
  • Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.

Pengaruh Jepang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, diantaranya yaitu:

  • Bahasa Belanda dilarang digunakan dan sebagai gantinya, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia wajib digunakan di sekolah dan kantor. Selain itu, Jepang juga mengajarkan penggunaan aksara Kanji dan Hiragana.
  • Untuk mengembangkan bidang budaya, diterbitkan koran berbahasa Jepang dan dibuka kursus bahasa Jepang.
  • Rakyat diwajibkan mengikuti tradisi menghormat matahari dengan seikeirei atau menghadap ke timur pada setiap pagi ketika matahari terbit.
  • Pada 1 April 1943 didirikan Pusat Kebudayaan Keiman Bunka Shidosko.

Sebagai usaha penunjang kebutuhan perang, Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang meliputi:

  • Pelaksanaan kinrohoshi atau latihan kerja paksa.
  • Pelaksanaan romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya.
  • Pembentukan tonarigumi atau organisasi rukun tetangga.

Baca Juga : Pemberontakan DI/TII

Untuk membangun mentalitas, ditanamkan seiskin atau semangat dan bhusido atau jalan ksatria yang berani mati, rela berkorban, siap menghadapi bahaya, dan menjunjung tinggi keperwiraan.

Berikut ini bentuk-bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang, diantarannya yaitu:

  • Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14-22.
  • Iosyi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau seinendan.
  • Bakutai, yaitu pasukan berani.
  • Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23-35. Barisan pemuda ini di Sumatra disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan.
  • Hisbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang.
  • Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18-25.
  • Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan.
  • Suisyintai, yaitu barisan.
  • Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh
  • Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober.
  • Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember.
  • Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943.

Jabatan-jabatan militer yang bisa didapatkan setelah seseorang menamatkan pendidikan, diantaranya yaitu:

  • Daidanco (komandan batalyon), dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan penegak.
  • Cudanco (komandan kompi), dipilih dari kalangan mereka yang telah bekerja, tapi belum mencapai pangkat yang tinggi seperti guru dan juru.
  • Shodanco (komandan peleton), dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan pertama atau sekolah lanjutan atas.
  • Budanco (komandan regu), dipilih dari kalangan pemuda yang lulus sekolah
  • Giyuhei (prajurit sukarela), dipilih dari kalangan pemuda yang masih setingkat sekolah dasar.

Calon perwira Peta mendapat pelatihan pertama kali di Bogor. Setelah mendapatkan pelatihan tersebut, tentara Peta ditempatkan di daidan-daidan (batalyon) yang tersebar di Jawa, Madura dan Bali. Semuanya berjumlah 66 daidan. Dalam perkembangannya, banyak anggota Peta yang merasa kecewa terhadap pemerintah pendudukan Jepang.

Mulai tahun 1944 terjadi pemberontakan dan pemberontakan terbesar dilakukan oleh Peta Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945 yang diikuti oleh sekitar separuh dari seluruh anggota daidan. Sayangnya, pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi tersebut bisa ditumpas Jepang.

Dampak positif kependudukan Jepang di Indonesia diantaranya yaitu:

  • Indonesia boleh menjadi bahasa nasional komunikasi dan menyebabkan Indonesia memantapkan dirinya sebagai bahasa nasional.
  • Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin dari Indonesia seperti Soekarno dengan harapan untuk Jepang memobilisasi masyarakat Indonesia.
  • Pengakuan Jepang menegaskan posisi nasional Indonesia dan mereka memberikan kesempatan untuk memimpin umat-Nya.
  • Anti Belanda di dukung oleh Jepang, Sehingga mendukung semangat nasionalisme Indonesia seperti menolak pengaruh Belanda contohnya mengubah nama batvia menjadi Jakarta.
  • Mendirikan sekolah dasar 6 tahun dan 9 tahun lebih muda dari yang lama dan SLTA.
  • Di bidang ekonomi terjadi pembentukan koperasi ditunjukan dengan tujuan kebaikan bersama.

Baca Juga : Pemberontakan Andi Azis

Dampak negatif kependudukan Jepang di Indonesia diantaranya yaitu:

  • Dihapusnya segala organisasi politik dan seluruh lembaga warisan sosial dari Hindia Belanda pada kenyataannya banyak dari organisasi yang bermanfaat bagi kemajuan sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi dan kesejahteraan warga.
  • Memobilisasi seluruh sumber daya seperti makanan, logam, pakaian, dan minyak demi perang.
  • Romusha yaitu kerja paksa dengan kondisi yang tidak manusiawi khususnya di bagian warga Jawa. Akibatnnya petani dan banyak bahan makanan Jepang kehilangan begitu banyak orang yang menderita kelaparan.

Organisasi Pergerakan Zaman Jepang

Selama masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dilarang membentuk organisasi sendiri. Namun, Jepang sendiri membentuk organisasi-organisasi bagi rakyat Indonesia dengan tujuan dipersiapkan untuk membantu Jepang tapi oganisasi-organisasi ini akhirnya berbalik melawan Jepang.

Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A adalah organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang. Organisasi ini didirikan pada bulan April 1942. Pimpinan Gerakan Tiga A adalah Mr. Sjamsuddin. Tujuan berdirinya Gerakan Tiga A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang.

Semboyan Gerakan Tiga A adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia. Untuk menunjang gerakan ini, dibentuk Barisan Pemuda Asia Raya yang dipimpin Sukarjo Wiryopranoto dan untuk menyebarluaskan propaganda, diterbitkan surat kabar Asia Raya.

Setelah kedok organisasi ini diketahui, rakyat kehilangan simpati dan meninggalkan organisasi tersebut. Akhirnya, pada tanggal 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan.

Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Pada 9 Maret 1943, diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Pemimpin Putera adalah empat serangkai yang terdiri dari Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Mas Mansyur.

Tujuan Putera menurut Ir. Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Sedangkan tujuan Putera bagi Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya.

Oleh sebab itu, digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam peraturan dasarnya. Diantaranya adalah memengaruhi rakyat agar kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, serta mengintensifkan pelajaran bahasa Jepang. Selain itu, Putera juga bertugas di bidang sosial-ekonomi.

Jadi, Putera dibentuk untuk membujuk para kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk membantu Jepang dalam rangka menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Organisasi Putera tersusun dari pemimpin pusat dan pemimpin daerah. Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bagian usaha budaya dan pejabat bagian propaganda. Namun, organisasi Putera di daerah semakin hari semakin mundur. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu:

  • Keadaan sosial masyarakat di daerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis.
  • Keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu berakibat mereka tidak dapat membiayai gerakan.

Baca Juga : Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia

Dalam perkembangannya, Putera lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan dan kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera dan mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai.

Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)

Pada tanggal 1 Januari 1944, Jepang mendirikan Jawa Hokokai. Organisasi ini diperintah langsung oleh kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan). Latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang.

Oleh sebab itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan Arab. Berdirinya Jawa Hokokai diumumkan oleh Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakichi Harada.

Sebelum mendirikan Jawa Hokokai, pemerintah pendudukan Jepang lebih dahulu meminta pendapat empat serangkai. Alasan yang diajukan adalah semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga Jepang perlu membentuk organisasi baru untuk lebih menggiatkan dan mempersatukan segala kekuatan rakyat.

Dasar organisasi Jwaa Hokokai adalah pengorbanan dalam hokoseiskin (semangat kebaktian) yang meliputi pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti.

Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Apabila pucuk pimpinan Putera diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, kepemimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan.

Pimpinan daerah diserahkan kepada pejabat setempat mulai dari Shucokan sampai Kuco. Kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam anggaran dasarnya diantaranya yaitu:

  • Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
  • Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segenap bangsa.
  • Memperkukuh pembelaan tanah air.

Anggota Jawa Hokokai adalah bangsa Indonesia yang berusia minimal 14 tahun, bangsa Jepang yang menjadi pegawai negeri dan orang-orang dari berbagai kelompok profesi. Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan padi. Pada tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pergerakan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai sehingga organisasi ini harus melaksanakan tugas dengan nyata dan menjadi alat bagi kepentingan Jepang.

Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat)

Pada saat pemerintahan Jepang berada di tangan Perdana Menteri Toyo, Jepang pernah memberi janji merdeka kepada Filipina dan Burma, tapi tidak melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Karena hal tersebut, para kaum nasionalis Indonesia protes. Menanggapi protes tersebut, PM Toyo kemudian membuat kebijakan seperti:

Baca Juga : Sejarah Kerajaan Samudera Pasai

  • Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In).
  • Pembentukan Dewan Pertimbangan Karesidenan (Shu Sangi Kai) atau daerah.
  • Tokoh-tokoh Indonesia diangkat menjadi penasihat berbagai departemen.
  • Pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pada tanggal 5 September 1943, Kumakichi Harada mengeluarkan Osamu Serei No. 36 dan 37 Tahun 1943 tentang pembentukan Cuo Sangi In dan Shu Sangi Kai. Cuo Sangi In yang berada di bawah pengawasan Saiko Shikikan (Pemerintahan Tentara Keenambelas) bertugas menjawab pertanyaan Saiko Shikikan dalam hal politik dan pemerintah.

Cuo Sangi In juga berhak mengajukan usul kepada Saiko Shikikan. Rapat-rapat Cuo Sangi In membahas pengembangan pemerintah militer, mempertinggi derajat rakyat, penanganan pendidikan dan penerangan, masalah ekonomi dan industri, kemakmuran dan bantuan sosial juga kesehatan.

Keanggotaan Cuo Sangi In terdiri atas 43 orang, yaitu 23 orang diangkat oleh Saiko Shikikan, 18 orang dipilih oleh anggota Shu Sangi Kai dan dua orang anggota yang diusulkan dari daerah Surakarta dan Yogyakarta. Anggota Cuo Sangi In dilantik pada tanggal 17 Oktober 1943 dengan ketua Ir. Soerkarno serta wakilnya dua orang yaitu M.A.A. Kusumo Utoyo dan Dr. Boentaran Martoatmodjo. Tujuan Cuo Sangi In dibentuk adalah agar ada perwakilan, baik bagi pihak Jepang maupun pihak Indonesia. Akan tetapi, agar tidak dimanfaatkan untuk perjuangan bangsa Indonesia, Cuo Sangi In mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Jepang.

Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI)

Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI) adalah organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1937 di Surabaya. Pendiri MIAI adalah K. H. Mas Mansyur dan kawan-kawan.

Organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang karena merupakan gerakan anti-Barat dan hanya bergerak dalam bidang amal (sebagai baitulmal) serta penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Meski begitu, pengaruhnya yang besar menyebabkan Jepang merasa perlu untuk membatasi ruang gerak MIAI.

Pada awal pendudukan, Jepang membentuk Bagian Pengajaran dan Agama yang dipimpin oleh Kolonel Horie. Ia mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Horie meminta agar umat Islam tidak melakukan kegiatan yang bersifat politik. Permintaan ini disetujui oleh peserta pertemuan tersebut yang kemudian membuat pernyataan sikap di akhir pertemuan. Pada akhir Desember 1942, hasil pertemuan di Surabaya itu ditingkatkan dengan mengundang 32 orang kiai di seluruh Jawa Timur untuk menghadap Letnan Jenderal Imamura dan Gunseikan, Mayor Jenderal Okasaki.

Dalam pertemuan tersebut, Gunseikan menyatakan bahwa Jepang akan tetap menghargai Islam dan akan mengikutsertakan golongan Islam dalam pemerintahan. Pemerintah militer Jepang memilih MIAI sebagai satu-satunya wadah bagi organisasi gabungan golongan Islam. Namun, organisasi ini baru diakui oleh Jepang setelah mengubah anggaran dasarnya, khususnya mengenai asas dan tujuannya.

Pada asas dan tujuan MIAI ditambahkan kalimat: “… turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.”

Sebagai organisasi tunggal golongan Islam, MIAI mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam sehingga organisasi berkembang semakin pesar. Melihat perkembangan tersebut, Jepang mulai merasa curiga. Sehingga, para tokoh MIAI di berbagai daerah mulai diawasi. Untuk mengantisipasi agar gerakan para pemuka agama Islam tidak menjurus pada kegiatan yang berbahaya bagi Jepang maka diadakan pelatihan para kiai.

Baca Juga : Sejarah Kerajaan Kediri

Para kiai yang menjadi peserta pelatihan dipilih berdasarkan syarat-syarat memiliki pengaruh yang luas di lingkungannya dan memiliki watak yang baik. Pelatihan ini dilakukan di Balai Urusan Agama Jakarta selama satu bulan.

Akan tetapi, keterbatasan kegiatan MIAI justru dirasa kurang memuaskan bagi Jepang. Pada bulan Oktober 1943, MIAI secara resmi dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Organisasi ini disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943.

Susunan kepengurusan Masyumi adalah ketua pengurus besar dipegang oleh K.H. Hasyim Asy’ari, wakil dari Muhammadiyah adalah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasyim dan Kartosudarmo serta wakil dari NU adalah K.H. Nachrowi, Zainul Arifin dan K.H. Mochtar.

Reaksi Kaum Pergerakan Nasional Terhadap Jepang

Akhirnya, kaum pergerakan dan kaum intelek nasional menyadari bahwa Jepang jauh lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia karena kekejaman dan penindasannya terhadap rakyat.

Sejak awal tahun 1944, rasa simpati terhadap Jepang mulai hilang dan berganti kebencian. Kemudian muncul gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang, seperti Gerakan 3A, Putera, dan Peta.

Salah satu contoh pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar dan mengejutkan Jepang adalah pemberontakan Peta Blitar yag dipimpin oleh Supriyadi pada tanggal 4 Februari 1945. Dalam pemberontkan ini banyak tentara Jepang yang terbunuh. Untuk menghadapinya, Jepang mengepung kedudukan Supriyadi dan terjadilah baku tembak yang membawa banyak korban bagi kedua belah pihak. Dalam pertempuran tersebut, Supriyadi menghilang. Peristiwa ini diabadikan sebagai hari Peta.

Setelah perlawanan tersebut, muncul perlawanan lain dari berbagai daerah, seperti perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Sukamanah, Tasikmalaya. Selain itu dari kalangan intelektual, muncul organisasi-organisasi bawah tanah yang menyebarluaskan pandangan anti-Jepang.

Mereka menanamkan bahwa bagaimanapun, Jepang tetap juga penjajah seperti halnya Belanda, menurut merekan bangsa Indonesia hanya akan sejahtera jika telah sepenuhnya merdeka. Tokoh gerakan ini adalah Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.

Perlawanan Rakyat terhadap Jepang

Berikut ini beberapa perlawanan rakyat indonesia terhadap pendudukan jepang:

Peristiwa Cot Plieng Aceh (10 November 1942)

Pemberontakan ini dipimpin oleh ulama muda bernama Tengku Abdul jalil yang merupakan seorang guru di Cot Plieng, Lhokseumawe. Jepang berupaya untuk membujuk sang ulama tapi tidak berhasil. Kemudian Jepang melakukan serangan mendadak di pagi hari pada waktu orang-orang tengah melakukan shalat subuh.

Walaupun hanya menggunakan senjata yang seadannya dapat memukul mundur pasukan jepang kembali menuju Lhokseumawe, dan serangan kedua berhasil di gagalkan oleh rakyat. Kemudian dalam serangan terakhir Jepang berhasil untuk membakar masjid dan pemimpin pemberontakan yaitu Teuku Abdul Jalil dapat melarikan diri dari kepungan musuh, tapi akhirnya ia meninggal di tembak saat berdoa.

Baca Juga : Sejarah Kerajaan Malaka

Peristiwa Singaparna

Pada tahun 1943, sekolah-sekolah yang ada di Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah kepemimpinan KH. Zainal Mustafa melakukan perlawanan fisik. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berhubungan dengan Jepang yang khususnnya untuk melakukan Seikerei di setiap pagi hari, dan membayar penghormatan untuk kaisar Jepang menuju matahari terbit.

Sudah jelas sekali jika Seikerei menyinggung kebanyakan umat islam karena sudah jelas termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, selain itu juga tidak tegannya melihat penderitaan rakyat yang diakibatkan karena tanam paksa.

Perlawanan PETA di Meureudu-Pidie, Aceh (November 1944)

Perlawanan PETA di Meureudu-Pidie, Aceh ini di pimpin oleh perwira Teuku Gyugun Hamid. Latar belakang perlawanan ini adalah karena sikap yang arogan dari Jepang dan kejam kepada orang-orang pada umumnya dan khususnya untuk tentara Indonesia.

Perlawanan PETA di Blitar (29 februari 1945)

Perlawanan PETA di Blitar ini di pimpin oleh Dr. Ismail, Syodanco Suradi. Perlawanan ini di sebabkan karena masalah pengumpulan beras, Heiho dan romusha yang di luar batas kemampuan dari pribumi.

Sebagai anak dari seorang pejuang tidak akan tega melihat penderitaan dari rakyatnya sendiri. Sikap dari pelatih militer Jepang tentara Indonesia yang sangat sombong dan merendahkan.

Resistansi terbesar di jawa adalah perlawanan PETA di Blitar. tapi pasukan PETA berhasil di tipu dengan berpura-pura dikonsultasikan, tipu muslihat Jepang dilakukan melalui kolonel katagiri yaitu komandan pasukan Jepang.

Empat perwira dari PETA di jatuhi hukuman mati dan tiga di lainnya di siksa sampai meninggal. Sedangkan Syodanco Supriyadi berhasil lolos dari Jepang.

Peristiwa Indramayu (April 1944)

Penyebab pemberontakan yang terjadi pada April 1944 di Indramayu adalah karena suatu paksaan untuk deposit porsi nasi dan pelaksanaan kerja paksa atau Romusha yang membuat penderitaan berkepanjangan rakyat.

Pemberontakan Teuku Hamid

Pada bulan November 1944, seorang perwira yang bernama teuku Giguyun Hamid bersama dengan satu peleton pasukan yang melarikan diri ke dalam hutan untuk melawan.

Baca Juga : Sejarah Kerajaan Sriwijaya

Demikian artikel pembahasan tentang sejarah pendudukan jepang di Indonesia, semoga bermanfaat.